WACC adalah biaya ekuitas dan biaya utang setelah pajak, masing-masing dibobot pada struktur modal target perusahaan. Angka itu menjawab pertanyaan yang sempit dan spesifik: berapa imbal hasil minimum yang harus dihasilkan seluruh aset perusahaan agar nilai bagi pemegang saham tidak tergerus. Ia bukan harga modal untuk setiap proyek.

Empat asumsi harus benar agar WACC sahih sebagai ambang. Struktur modal target stabil dan bisa diterapkan pada proyek tersebut. Risiko proyek setara risiko rata-rata perusahaan. Estimasi biaya ekuitas cukup andal untuk dipakai sebagai titik, bukan rentang. Dan profil kas proyek sejalan dengan profil kas perusahaan secara keseluruhan. Di perusahaan yang lini bisnisnya bergerak ke arah berbeda, asumsi ketiga dan keempat adalah yang paling sering gagal tanpa disadari.

NPV menjawab berapa tambahan nilai dalam satuan uang pada tingkat diskonto tertentu. IRR menjawab pada tingkat diskonto berapa nilai itu menjadi nol. Keduanya konsisten untuk menerima atau menolak satu proyek independen, tetapi menjadi berbeda begitu keputusannya bersifat eksklusif, skalanya berbeda, atau pola arus kasnya tidak seragam.

Penggunaan IRR sebagai peringkat menyimpan dua asumsi yang jarang diucapkan. Ia mengandaikan arus kas antara diinvestasikan kembali pada tingkat IRR yang sama, yang untuk proyek dengan IRR jauh di atas biaya modal hampir selalu terlalu optimistis. Ia juga tidak menyebut berapa modal yang dikonsumsi untuk mencapai laju itu, sehingga proyek kecil dengan IRR mengesankan bisa mengalahkan proyek besar yang menambah nilai jauh lebih banyak.

Ada pula kasus teknis yang paling sering muncul di proyek infrastruktur: arus kas yang berganti tanda, misalnya karena biaya pembongkaran atau rehabilitasi di akhir masa konsesi, dapat menghasilkan lebih dari satu IRR. Pada titik itu angka IRR berhenti bermakna, sementara NPV tetap terdefinisi.

Hurdle bertingkat bekerja hanya bila tiga hal ditetapkan sebelum proyek masuk, bukan sesudahnya. Pertama, kelas risiko didefinisikan dari karakter ekonomi proyek: sifat arus kas, ketergantungan pada satu pembeli, eksposur mata uang, dan tingkat kesiapan infrastruktur penopangnya. Setiap kelas memperoleh rentang ambang, bukan satu angka tunggal. Kedua, wewenang menetapkan kelas berada pada satu komite modal dengan kriteria tertulis, sehingga penempatan kelas tidak ditentukan oleh kekuatan sponsor proyek. Ketiga, hasil aktual diuji terhadap asumsi semula pada horizon yang disepakati.

Langkah ketiga yang paling sering dilewati, padahal ia satu-satunya mekanisme yang membuat premium risiko memiliki dasar empiris. Tanpa post-audit, tier hanya mencerminkan pendapat pada saat penyusunan, dan pendapat itu tidak pernah dikoreksi oleh kenyataan. Mekanisme ini menyambung langsung ke arsitektur decision rights: pertanyaannya bukan berapa premium yang benar, melainkan siapa yang berwenang menetapkannya dan atas dasar bukti apa.

Di sektor energi dan infrastruktur digital, biaya modal sebuah proyek makin sedikit ditentukan oleh struktur modal perusahaan dan makin banyak oleh arsitektur kontraknya. Siapa yang menanggung risiko penghentian pasokan, siapa yang menjamin kesiapan transmisi, dan apa mata uang pendapatan dibanding mata uang pendanaan, semuanya masuk ke harga modal proyek jauh sebelum laporan keuangan perusahaan terlibat.

Implikasi praktisnya adalah pergeseran wewenang. Hurdle yang relevan tidak lagi turun dari satu keputusan di kantor pusat keuangan, tetapi lahir dari meja negosiasi kontrak. Tim yang menandatangani klausul penanggung risiko sebenarnya sedang menetapkan tingkat diskonto proyek, sering tanpa menyadarinya. Bagi manajemen, konsekuensinya jelas: kapasitas negosiasi komersial dan disiplin penganggaran modal tidak lagi bisa dikelola sebagai dua fungsi yang terpisah.